Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
- Dokumen Pembentukan
- Informasi Penunjang
Perihal

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15987 (Release-36)

Beranda
Dokumen
95/PMK.08/2014

95/PMK.08/2014

Kementerian Keuangan
28 Mei 2014
Dicabut

Fulltext (94 MB)Abstrak

95/PMK.08/2014 - Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung. | JDIH Kementerian Keuangan

14 Nov 2022
DicabutTerbaru
Dokumen ini dicabut oleh
165/PMK.08/2022
tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung
28 Mei 2014
Mencabut
Dokumen ini mencabut
170/PMK.08/2008
tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung.

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

Mencabut

Dokumen ini mencabut

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2008 tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung.

Mencabut

Dokumen ini mencabut

126/PMK.08/2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2008 tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung.

Mencabut

Dokumen ini mencabut

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2008 tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung.

✨ Contoh Pertanyaan ✨

Apa pokok-pokok pengaturan dalam peraturan ini?

Apa latar belakang adanya peraturan ini?

Siapa saja pihak yang disebutkan dalam peraturan ini?

Sebutkan beberapa kata kunci utama dalam peraturan ini!

Halo! Saya Asisten Pintar JDIH. Apa yang ingin anda ketahui tentang dokumen ini?

0/200

Disclaimer:
Informasi yang diberikan oleh chatbot ini dihasilkan oleh AI dan belum tentu akurat. Silakan selalu melakukan pengecekan ulang dengan sumber terkait.

KepDJPPR KEP-51/PU/2010

Penunjukan Pejabat/Pegawai yang Berwenang Melaksanakan Transaksi dan Pejabat yang Berwenang Memberikan Persetujuan Batasan Nilai Transaksi dalam Rangka Pelaksanaan Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung

KepDJPPR KEP-28/PU/2012

Perubahan Ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor Kep-51/Pu/2010 tentang Penunjukan Pejabat/Pegawai yang Berwenang Melaksanakan Transaksi dan Pejabat yang Berwenang Memberikan Persetujuan Batasan Nilai Tran...

KepDJPPR KEP-35/PU/2012

Perubahan Keempat atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor Kep-51/Pu/2010 tentang Penunjukan Pejabat/Pegawai yang Berwenang Melaksanakan Transaksi dan Pejabat yang Berwenang Memberikan Persetujuan Batasan Nilai Tra...

KepDJPPR KEP-2/PU/2012

Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor Kep-51/Pu/2010 tentang Penunjukan Pejabat/Pegawai yang Berwenang Melaksanakan Transaksi dan Pejabat yang Berwenang Memberikan Batas Persetujuan Batasan Nilai...