Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
  - Infografis Regulasi
  - Simplifikasi Regulasi
  - Direktori Regulasi
  - Video Sosialisasi
  - Kamus Hukum
- Informasi Penunjang
Perihal
- Tentang Kami
- Struktur Organisasi
- Anggota JDIHN
- Prasyarat
- Kebijakan Privasi
- FAQ
- Website Lama
- Hubungi Kami

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:jdih@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14246

165/PMK.08/2022 - Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung | JDIH Kementerian Keuangan

Beranda
Dokumen
165/PMK.08/2022

165/PMK.08/2022

Kementerian Keuangan
08 Nov 2022
Berlaku

Fulltext (333 KB)Abstrak (96 KB) Tersedia peraturan yang lebih baru

Preview Image

31 Des 2024
Dicabut sebagian dengan PMK 111 TAHUN 2024 tentang Pengelolaan Surat Utang Negara
Catatan:
Pasal 18 ayat (2)
14 Nov 2022
Mencabut 95/PMK.08/2014 tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung.

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

KepDJPPR KEP-51/PU/2010

Penunjukan Pejabat/Pegawai yang Berwenang Melaksanakan Transaksi dan Pejabat yang Berwenang Memberikan Persetujuan Batasan Nilai Transaksi dalam Rangka Pelaksanaan Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung

KepDJPPR KEP-28/PU/2012

Perubahan Ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor Kep-51/Pu/2010 tentang Penunjukan Pejabat/Pegawai yang Berwenang Melaksanakan Transaksi dan Pejabat yang Berwenang Memberikan Persetujuan Batasan Nilai Tran...

KepDJPPR KEP-35/PU/2012

Perubahan Keempat atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor Kep-51/Pu/2010 tentang Penunjukan Pejabat/Pegawai yang Berwenang Melaksanakan Transaksi dan Pejabat yang Berwenang Memberikan Persetujuan Batasan Nilai Tra...

KepDJPPR KEP-2/PU/2012

Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor Kep-51/Pu/2010 tentang Penunjukan Pejabat/Pegawai yang Berwenang Melaksanakan Transaksi dan Pejabat yang Berwenang Memberikan Batas Persetujuan Batasan Nilai...