JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Kamus Hukum



Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15855 (Release-34)











    Dokumen Penawaran

    Dokumen Penawaran adalah dokumen yang disampaikan oleh calon Agen Penjual dan calon Konsultan Hukum yang terdiri dari dokumen administrasi, teknis dan kualifikasi.

    Ditemukan dalam 192/PMK.07/2011
    Daerah Pabean

    Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang.

    Ditemukan dalam PP 3 TAHUN 2009
    Anak

    Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.

    Ditemukan dalam PP 78 TAHUN 2021
    Yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara,

    Yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, adalah pengangkatan pertama bagi pegawai/guru sekolah swasta bersubsidi menjadi Pegawai Negeri Sipil, sedang mutasi kepegawaian selanjutnya ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) dan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1958 tentang Pemberian Sokongan kepada Sekolah Nasional Partikelir (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1589).

    Ditemukan dalam PP 13 TAHUN 1978
    Lelang Pembelian Kembali SUN

    Lelang Pembelian Kembali SUN adalah pembelian kembali SUN di Pasar Sekunder oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara.

    Ditemukan dalam 134/PMK.08/2013 dan 199/PMK.08/2015
    Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten, | RAD-PPDT Kabupaten,

    Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RAD-PPDT Kabupaten, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk periode 1 (satu) tahun di tingkat kabupaten yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten.

    Ditemukan dalam PP 78 TAHUN 2014
    Tarif Bea Masuk Most Favoured Nation | Tarif BM MFN

    Tarif Bea Masuk Most Favoured Nation yang selanjutnya disebut Tarif BM MFN adalah tarif yang berlaku umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk beserta perubahannya.

    Ditemukan dalam 178/PMK.04/2013
    Pemeriksaan Pajak | Pemeriksaan

    Pemeriksaan Pajak yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

    Ditemukan dalam 207/PMK.07/2018
    Kompensasi Utang Pajak

    Kompensasi Utang Pajak adalah pembayaran Utartg Pajak yang dananya berasal dari kelebihan pembayaran pajak yang telah disetor ke rekening kas negara melalui penerbitan SPMKP dengan SP2D.

    Ditemukan dalam 185/PMK.03/2015
    Bookbuilding

    Bookbuilding adalah kegiatan penawaran Penjualan SUN dalam Denominasi Yen kepada Pihak dengan cara Agen Penjual mengumpulkan pemesanan 2016, No. 449 pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan.

    Ditemukan dalam 46/PMK.08/2016
    • 1
    • ...
    • 321
    • 322
    • 323
    • ...
    • 1000