Kamus Hukum

Petugas Pemeriksa Pendaratan

Petugas Pemeriksa Pendaratan adalah pegawai imigrasi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Imigrasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia.

Ditemukan dalam PP 31 TAHUN 2013 dan PP 48 TAHUN 2021

Pejabat Pembina Kepegawaian | PPK

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditemukan dalam 148/PMK.05/2019

Pertambangan

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan minyak dan gas bumi, mineral, dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Ditemukan dalam PP 32 TAHUN 2019

Penerimaan dalam negeri

Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan perpajakan, penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam, dan penerimaan negara bukan pajak;

Ditemukan dalam UU 2 TAHUN 1996

Pimpinan DPRD

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.

Ditemukan dalam PP 24 TAHUN 2004 dan PP 25 TAHUN 2004

Restitusi

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya.

Ditemukan dalam UU 27 TAHUN 2004

Subjek Pajak

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

Ditemukan dalam UU 28 TAHUN 2009

Pemenuhan Pembiayaan (Financial Close)

Pemenuhan Pembiayaan (Financial Close) adalah tahapan dimana PLS telah menandatangani perjanjian pinjaman/kredit dan telah mendapatkan pencairan dana (draw-down) untuk pembiayaan Proyek Pembangkit Listrik pada tanggal sebagaimana ditetapkan dalam PJBTL.

Ditemukan dalam 139/PMK.011/2011, 173/PMK.011/2014, dan 1 dokumen lainnya

Menurut Pasal ini dalam menentukan apakah suatu kejahatan

Menurut Pasal ini dalam menentukan apakah suatu kejahatan adalah kejahatan terhadap hukum kedua Negara Pihak : (a) tidak akan menjadi masalah apakah hukum Negara Pihak menempatkan perbuatan atau kealpaan yang merupakan kejahatan tersebut ke dalam golongan kejahatan yang sama atau menamakan kejahatan tersebut dengan istilah yang sama; (b) keseluruhan perbuatan atau kealpaan yang diangkakan terhadap orang yang dimintakan ekstradisinya akan dipertimbangkan dan tidak akan menjadi masalah apakah menurut hukum Negara-negara Pihak unsur-unsur utama dari kejahatan itu berbeda. - 10 -

Ditemukan dalam UU 8 TAHUN 1994

Anak yang Dieksploitasi secara Seksual

Anak yang Dieksploitasi secara Seksual adalah Anak yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan melalui organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Ditemukan dalam PP 78 TAHUN 2021