Kamus Hukum

Cacat Total Tetap

Cacat Total Tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.

Ditemukan dalam PERPRES 12 TAHUN 2013 dan PP 45 TAHUN 2015

Pejabat Pembina Kepegawaian | PPK

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditemukan dalam 201/PMK.07/2016

Diolah

Diolah adalah dilakukan pengolahan untuk menghasilkan Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah.

Ditemukan dalam 145/PMK.04/2022 dan 149/PMK.04/2022

Pelindungan

Pelindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman, terhindarnya dari berbagai resiko, dan ketidakpastian terhadap Korban Konflik.

Ditemukan dalam PP 2 TAHUN 2015

Pengurus

Pengurus adalah pengurus Dana Pensiun;

Ditemukan dalam UU 11 TAHUN 1992

Satuan Kerja, | Satker

Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian/Lembaga yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program/kegiatan dan membebani dana APBN.

Ditemukan dalam 257/PMK.02/2014, 257/PMK.03/2014, dan 2 dokumen lainnya

Menghasilkan

Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.

Ditemukan dalam 30/PMK.03/2014 dan UU 42 TAHUN 2009

Unsur kelengkapan Universitas/institut/Fakultas

Unsur kelengkapan Universitas/institut/Fakultas adalah unit organisasi non struktural yang terdiri dari Senat Universitas/Institut/Fakultas/Dewan Penyantun, dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan Universitas/Institut.

Ditemukan dalam PP 5 TAHUN 1980

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa | KPBJ

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat KPBJ adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang/jasa (supplier) atau pelaksana swakelola.

Ditemukan dalam 224/PMK.07/2017

Wilayah Pertahanan Negara | Wilayah Pertahanan

Wilayah Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Wilayah Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.

Ditemukan dalam PP 68 TAHUN 2014