Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
- Dokumen Pembentukan
- Informasi Penunjang
Perihal

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

188/PMK.07/2012 - Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah. | JDIH Kementerian Keuangan

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15987 (Release-36)

Beranda
Dokumen
188/PMK.07/2012

188/PMK.07/2012

Kementerian Keuangan
26 Nov 2012
Berlaku

Fulltext (385 MB)Abstrak Tersedia peraturan yang lebih baru

Mohon maaf belum ada abstrak atau ringkasan.

21 Okt 2016
DiubahTerbaru
Dokumen ini diubah oleh
154/PMK.07/2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07 /2012 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah.
01 Des 2015
Diubah
Dokumen ini diubah oleh
214/PMK.07/2015
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/ Pmk.07/2012 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah.
26 Nov 2012
Mencabut
Dokumen ini mencabut
168/PMK.07/2008
tentang Hibah Daerah.
Mencabut
Dokumen ini mencabut
169/PMK.07/2008
tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah Daerah.

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah

Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019( Covid-19) dan Dampak Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

PMK 97 TAHUN 2025

Peta Kapasitas Fiskal Daerah

KMK 25/MK/PK/2026

Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah