Kamus Hukum

29.Pemerintah daerah | dengan nama lain, selanjutnya disebut desa,

29.Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 30.Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditemukan dalam UU 16 TAHUN 2006

Ayat (1) Dana cadangan pembiayaan operasional

Ayat (1) Dana cadangan pembiayaan operasional adalah sejumlah dana yang dikelola oleh Badan Pelaksana dalam rangka menjamin kelangsungan pembiayaan operasional Badan Pelaksana dalam tahun anggaran berjalan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

Ditemukan dalam PP 42 TAHUN 2002

Pemutakhiran

Pemutakhiran adalah kegiatan pemutakhiran (updating) data dan laporan BMN dengan cara melengkapi unsur- unsur data BMN, terkait adanya penambahan atau pengurangan nilai dan informasi lainnya tentang BMN.

Ditemukan dalam 181/PMK.06/2016

Kewajiban Pabean

Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang 3 Kepabeanan.

Ditemukan dalam 228/PMK.04/2014

Aplikasi Khusus

Aplikasi Khusus adalah sistem aplikasi untuk memenuhi kebutuhan khusus Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam memberikan layanan dan menjalankan proses bisnis utama.

Ditemukan dalam 133/PMK.01/2022

Pemangku Kepentingan Lain

Pemangku Kepentingan Lain adalah pihak lain yang terkait atau berkepentingan dengan sektor keuangan syariah.

Ditemukan dalam PERPRES 91 TAHUN 2016

Pelaku Usaha Budidaya Tanaman | pelaku usaha

Pelaku Usaha Budidaya Tanaman yang selanjutnya disebut pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hokum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha budidaya tanaman.

Ditemukan dalam PP 18 TAHUN 2010

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota | DPRD Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya 6

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya 6 adalah lembaga perwakilan rakyat daerah di kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Ditemukan dalam UU 8 TAHUN 2015

Pengusaha Kena Pajak | PKP

Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disingkat PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta perubahannya.

Ditemukan dalam 115/PMK.03/2021

Investasi Non-Permanen

Investasi Non-Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang tidak termasuk dalam Investasi Permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. 3

Ditemukan dalam 225/PMK.011/2012