JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Kamus Hukum



Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15698 (Release-32)











    Penghapusan NPWP

    Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

    Ditemukan dalam 147/PMK.03/2017
    Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga | Renja K/L

    Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja K/L adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.

    Ditemukan dalam PP 107 TAHUN 2021
    Hutan hak

    Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

    Ditemukan dalam PP 44 TAHUN 2004 dan PP 6 TAHUN 2007
    P

    P adalah penghasilan terakhir Peserta sebulan yang menjadi dasar potongan premi.

    Ditemukan dalam 108/PMK.02/2010
    Pemerintah

    Pemerintah adalah pemerintah pusat dan/atau daerah.

    Ditemukan dalam PP 23 TAHUN 2005
    Pajak Pertambahan Nilai

    Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

    Ditemukan dalam 58/PMK.03/2022, 61/PMK.03/2022, dan 4 dokumen lainnya
    Lambang Kementerian Keuangan

    Lambang Kementerian Keuangan adalah lambang Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-579/MK/6/1975 tentang Lambang Departemen Keuangan Republik Indonesia.

    Ditemukan dalam 224/PMK.04/2013
    Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Wilayah habitat

    Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Wilayah habitat adalah wilayah yang secara alamiah merupakan tempat beradanya atau habitat hidup sesuatu jenis tumbuhan atau satwa untuk dapat melestarikan populasinya. Ayat (3) Cukup jelas

    Ditemukan dalam PP 8 TAHUN 1999
    Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, | Direktur Jenderal

    Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon satu di lingkungan 4 Kementerian Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan utang.

    Ditemukan dalam 42/PMK.08/2014
    Menteri Keuangan selanjutnya disebut Menteri | Menteri

    Menteri Keuangan selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara.

    Ditemukan dalam /PMK.08/2021
    • 1
    • ...
    • 532
    • 533
    • 534
    • ...
    • 1000