Kamus Hukum

Pejabat Negara

Pejabat Negara adalah : a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta Hakim Konstitusi; e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung. f. Hakim pada Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (yustisial); g. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak; h. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Menteri, dan Jabatan yang setingkat Menteri; k. Kepala ... - 9 - k. Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l. Gubernur dan Wakil Gubernur; dan m. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Ditemukan dalam PP 17 TAHUN 2004

Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir | LHP Sumir

Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir yang selanjutnya disebut LHP Sumir adalah laporan tentang penghentian Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB tanpa adanya usulan penerbitan SKP PBB. 6

Ditemukan dalam 247/PMK06/2014 dan 256/PMK.03/2014

Jasa Konsultansi Badan Usaha

Jasa Konsultansi Badan Usaha adalah jasa layanan profesional berbentuk badan usaha yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

Ditemukan dalam 121/PMK.03/2019

Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial

Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial adalah lembaga bersifat ad hoc yang dibentuk untuk menyelesaikan Konflik di luar pengadilan melalui musyawarah untuk mufakat.

Ditemukan dalam UU 7 TAHUN 2012

Keluaran (output)

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan atas pelaksanaan dari satu atau beberapa paket pekerjaan yang tergabung dalam subkegiatan/kegiatan.

Ditemukan dalam 180/PMK.02/2010

Bantuan Langsung Pupuk, | BLP,

Bantuan Langsung Pupuk, yang selanjutnya disingkat BLP, adalah kegiatan pengadaan dan penyaluran pupuk secara gratis oleh Pemerintah kepada kelompok tani, yang jenis pupuk dan jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Ditemukan dalam 158/PMK.02/2010

Kementerian Perencanaan

Kementerian Perencanaan adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. depkumham.go.id

Ditemukan dalam PP 90 TAHUN 2010

Bank

Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang- Undang mengenai perbankan syariah.

Ditemukan dalam PP 33 TAHUN 2020

Hakim

Hakim adalah hakim pada pengadilan agama dan hakim pada pengadilan tinggi agama.

Ditemukan dalam UU 50 TAHUN 2009

Surat Pemintaan Penerbitan Surat Kuasa Pembebanan Letter of Credit | SPP SKP-L/C

Surat Pemintaan Penerbitan Surat Kuasa Pembebanan Letter of Credit yang selanjutnya disingkat SPP SKP-L/C adalah dokumen yang ditandatangani oleh KPA Hibah sebagai dasar bagi KPPN yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Kuasa Pembebanan atas penarikan PHLN melalui mekanisme Letter of Credit.

Ditemukan dalam 188/PMK.07/2012 dan 224/PMK.07/2017