JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Kamus Hukum



Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15698 (Release-32)











    Divestasi saham

    Divestasi saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia.

    Ditemukan dalam PP 23 TAHUN 2010
    Pihak Lain

    Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Pengelola Barang atau Pengguna Barang.

    Ditemukan dalam PP 17 TAHUN 2022
    Notice of Disbursement atau dokumen yang dipersamakan | NoD

    Notice of Disbursement atau dokumen yang dipersamakan yang selanjutnya disingkat NoD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pemberi PHLN yang menunjukkan bahwa Pemberi PHLN telah melakukan pencairan PHLN yang memuat antara lain informasi PHLN, nama proyek, jumlah uang yang telah ditarik (disbursed), cara penarikan, dan tanggal transaksi penarikan yang digunakan sebagai dokumen sumber pencatatan 2019, No. 1650 penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan hibah atau dokumen/pemberitahuan/konfirmasi yang disampaikan oleh Pemberi PHLN terkait refund yang dilakukan oleh Pemerintah yang digunakan sebagai koreksi atas penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan hibah.

    Ditemukan dalam 195/PMK.05/2019
    Surat Keterangan Asal Elektronik | SKA Elektronik (e-Form)

    Surat Keterangan Asal Elektronik yang selanjutnya disebut SKA Elektronik (e-Form) adalah SKA yang dikirim secara elektronik oleh Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal Negara Anggota pengekspor ke Kantor Pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keamanan dan kerahasiaan informasi.

    Ditemukan dalam 45/PMK.04/2020
    Bentuk, ukuran, dan warna Tanda Kehormatan Satyalancana Dharma Nusa

    Bentuk, ukuran, dan warna Tanda Kehormatan Satyalancana Dharma Nusa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.

    Ditemukan dalam PP 32 TAHUN 2003
    Pusat Kegiatan Nasional | PKN

    Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

    Ditemukan dalam PERPRES 55 TAHUN 2011, PERPRES 87 TAHUN 2011, dan 1 dokumen lainnya
    Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara, | PPA BUN

    Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.

    Ditemukan dalam 93/PMK.02/2013
    Bendahara Umum Negara (BUN)

    Bendahara Umum Negara (BUN) adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.

    Ditemukan dalam 220/PMK.05/2010
    Komite Penugasan Khusus Ekspor selanjutnya disebut Komite | Komite

    Komite Penugasan Khusus Ekspor selanjutnya disebut Komite adalah Komite yang dibentuk oleh Menteri dalam rangka pemberian Penugasan Khusus kepada LPEI.

    Ditemukan dalam 200/PMK.05/2017
    Pengertian Kas Negara

    Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

    Ditemukan dalam PP 62 TAHUN 2002
    • 1
    • ...
    • 789
    • 790
    • 791
    • ...
    • 1000