JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Kamus Hukum



Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15698 (Release-32)











    Rekening Kas Umum Negara, | Rekening KUN

    Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tempat menyimpan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.

    Ditemukan dalam 218/PMK.05/2009
    Sistem Settlement

    Sistem Settlement adalah sistem Penerimaan Negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memfasilitasi penyelesaian proses pembayaran dan pemberian NTPN.

    Ditemukan dalam 213/PMK.05/2022
    Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

    Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor.

    Ditemukan dalam PP 21 TAHUN 1997
    Pegawai Aparatur Sipil Negara | Pegawai ASN

    Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.

    Ditemukan dalam 10/PMK.02/2023, 132/PMK.06/2017, dan 8 dokumen lainnya
    Surat Perintah Membayar | SPM

    Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.

    Ditemukan dalam 163/PMK.05/2013, 180/PMK.05/2022, dan 5 dokumen lainnya
    Tugas-kewajiban Dewan Perancang Nasional

    Tugas-kewajiban Dewan Perancang Nasional adalah dua; terutama tugasnya terletak pada bidang perancangan undang-undang pembangunan yang berjangka panjang, lebih dari dua tahun. Selain daripada tugas perancangan yang preventif itu ada lagi tugas Dewan Perancang Nasional yang represif, yaitu menilai penyelenggaraan pembangunan yang telah ditetapkan dengan Undang-undang. Kata menilai sama maksudnya dengan evaluasi, yaitu berarti, bahwa Dewan Perancang Nasional mempunyai wewenang memberitahukan kepada Pemerintah (Kementerian atau Instansi yang bersangkutan) kekurangan-kekurangan, kekeliruan-kekeliruan dan sebagainya yang terdapat dalam penyelenggaraan sesuatu rencana yang telah dijadikan undang-undang.

    Ditemukan dalam UU 80 TAHUN 1958
    Rekening Kas Umum Negara, | Rekening KUN,

    Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disebut Rekening KUN, adalah rekening tempat penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.

    Ditemukan dalam 03/PMK.05/2010, 115/PMK.05/2016, dan 1 dokumen lainnya
    Angka Kredit

    Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Pengelolaan Keuangan APBN dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.

    Ditemukan dalam 147/PMK.05/2019
    Pemeteraian Kemudian

    Pemeteraian Kemudian adalah pemeteraian yang memerlukan pengesahan dari pejabat yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

    Ditemukan dalam 134/PMK.03/2021
    Konsultansi Konstruksi

    Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan Konstruksi suatu bangunan.

    Ditemukan dalam PP 22 TAHUN 2020
    • 1
    • ...
    • 811
    • 812
    • 813
    • ...
    • 1000