JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Kamus Hukum



Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15698 (Release-32)











Sediaan Barang

Sediaan Barang adalah semua barang yang terkait dengan kewajiban di bidang kepabeanan dan/atau cukai.

Ditemukan dalam 200/PMK.04/2011 dan 258/PMK.04/2016
Memorandum Informasi

Memorandum Informasi adalah informasi tertulis kepada publik mengenai penawaran Obligasi Negara untuk Investor Ritel.

Ditemukan dalam 42/PMK.08/2014
Pemesanan Penjualan

Pemesanan Penjualan adalah pengajuan penawaran untuk menjual SUN Valas Global oleh investor.

Ditemukan dalam 137/PMK.08/2013
Pengguna Barang

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

Ditemukan dalam PP 58 TAHUN 2005
Menteri

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan.

Ditemukan dalam PP 24 TAHUN 2016
Dana Bagi Hasil | DBH

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Ditemukan dalam 121/PMK.07/2017, 27/PMK.05/2013, dan 2 dokumen lainnya
Rekening Virtual

Rekening Virtual adalah nomor identifikasi penerima Kartu Prakerja yang dibuka oleh bank atas permintaan KPA BUN untuk selanjutnya diberikan kepada penerima Kartu Prakerja sebagai nomor rekening tujuan penerima.

Ditemukan dalam 22/PMK.03/2020
Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama | Usaha Bersama

Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama yang selanjutnya disebut Usaha Bersama adalah badan hukum yang menyelenggarakan usaha asuransi dan dimiliki oleh Anggota, yang telah ada pada saat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diundangkan.

Ditemukan dalam PP 87 TAHUN 2019
Pemanfaatan BMN

Pemanfaatan BMN adalah Dukungan Pemerintah berupa Barang Milik Negara yang diberikan untuk Penyediaan Infrastruktur IKN melalui KPBU IKN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Ditemukan dalam 220/PMK.08/2022
Fasilitas perangsang penanaman

Fasilitas perangsang penanaman adalah untuk tahun 1978, 1979, 1980, dan

Ditemukan dalam PP 2 TAHUN 1981
  • 1
  • ...
  • 829
  • 830
  • 831
  • ...
  • 1000