Kamus Hukum

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Hibah Daerah | KPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Hibah Daerah yang selanjutnya disebut KPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun di kementerian kantor daerah atau satuan kerja negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.

Ditemukan dalam 46/PMK.07/2020

Jaminan Transaksi Pasar Lelang Komoditas | Jaminan Transaksi

Jaminan Transaksi Pasar Lelang Komoditas yang selanjutnya disebut Jaminan Transaksi adalah Komoditas yang akan dilelang, uang, atau surat berharga yang ditempatkan atau disetorkan oleh anggota Pasar Lelang Komoditas untuk menjamin pelaksanaan transaksi antara penjual dan pembeli di Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Segera (Spot) dan Pasar Lelang Komoditas Penyelesaian dengan Waktu Kemudian (Forward).

Ditemukan dalam PERPRES 75 TAHUN 2022

Naskah Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri, selanjutnya disebut Naskah Perjanjian PDN, | Naskah Perjanjian PDN,

Naskah Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri, selanjutnya disebut Naskah Perjanjian PDN, adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai PDN antara Pemerintah dengan Pemberi PDN.

Ditemukan dalam 90/PMK.08/2010

Sistem Komputer Pelayanan | SKP

Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Wilayah, KPU, dan Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.

Ditemukan dalam 145/PMK.04/2022 dan 149/PMK.04/2022

Pelaksana Subsidi Pupuk

Pelaksana Subsidi Pupuk adalah BUMN yang ditetapkan sebagai pelaksana penugasan/Public Service Obligation (PSO) untuk subsidi pupuk oleh Menteri BUMN.

Ditemukan dalam 209/PMK.02/2013

Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPAM | UPT

Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut UPT adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Pusat yang bersifat mandiri untuk melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.

Ditemukan dalam PP 122 TAHUN 2015

Temuan

Temuan adalah pelanggaran dan/atau penyimpangan terhadap penerapan pengendalian intern, baik berupa tidak dijalankannya pengendalian yang sudah ditetapkan, tidak diidentifikasinya risiko yang signifikan, atau tidak dibuatnya suatu pengendalian yang diperlukan.

Ditemukan dalam 11/PMK.07/2016

Ternak Ruminansia Indukan

Ternak Ruminansia Indukan adalah ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.

Ditemukan dalam PP 69 TAHUN 2019

Sasaran

Sasaran adalah orang, benda, atau kondisi yang ingin dicapai dari fungsi Intelijen.

Ditemukan dalam UU 17 TAHUN 2011

Otoritas Pajak Negara Mitra atau Otoritas Pajak Yurisdiksi Mitra | Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra

Otoritas Pajak Negara Mitra atau Otoritas Pajak Yurisdiksi Mitra yang selanjutnya disebut Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra adalah otoritas perpajakan pada negara mitra atau otoritas perpajakan pada yurisdiksi mitra yang berwenang melaksanakan ketentuan dalam P3B.

Ditemukan dalam 240/PMK.03/2014