JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Kamus Hukum



Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15698 (Release-32)











    Penerima Jaminan

    Penerima Jaminan adalah Badan Usaha yang menjadi pihak dalam Perjanjian Kerja Sama.

    Ditemukan dalam PERPRES 78 TAHUN 2010 dan /PMK.08/2021
    Produk Pengolahan Ikan

    Produk Pengolahan Ikan adalah setiap bentuk produk pangan yang berupa Ikan utuh atau produk yang mengandung bagian Ikan, termasuk produk yang sudah diolah dengan cara apapun yang berbahan baku utama Ikan.

    Ditemukan dalam PP 57 TAHUN 2015
    Pegawai

    Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Kementerian.

    Ditemukan dalam 159/PMK.01/2012
    Surat Persetujuan Impor

    Surat Persetujuan Impor adalah surat persetujuan Menteri Kesehatan untuk mengimpor narkotika.

    Ditemukan dalam UU 22 TAHUN 1997
    Hewan

    Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar;

    Ditemukan dalam UU 16 TAHUN 1992
    yang masih harus dibayar untuk Masa Pajak Januari 2022 s.d. Desember 2022

    yang masih harus dibayar untuk Masa Pajak Januari 2022 s.d. Desember 2022 adalah sebagai berikut: A Periode yang dilaporkan Triwulan IV (Jan-Des 2021) Triwulan I (Jan-Mar 2022) Triwulan II (Jan-Jun 2022) Triwulan III (Jan-Sept 2022) B Penghasilan Neto sejak Awal Tahun Pajak s.d. Triwulan IV Rp4.740.000.000,00 Rp400.000.000,00 Rp650.000.000,00 Rp1.000.000.000, 00 C Kompensasi Rp1.700.000.000,00 0 0 0 2022, No. 664 Kerugian D Penghasilan Kena Pajak (B - C) Rp3.040.000.000,00 Rp400.000.000,00 Rp650.000.000,00 Rp1.000.000.000, 00 E PPh Terutang (22% x D) Rp668.800.000,00 Rp88.000.000,00 Rp143.000.000,00 Rp220.000.000,00 F Dikurangi: PPh

    Ditemukan dalam 114/PMK.03/2022
    Pembelian Kembali Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Internasional | Pembelian Kembali Surat Utang Negara Valuta Asing

    Pembelian Kembali Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Internasional yang selanjutnya disebut Pembelian Kembali Surat Utang Negara Valuta Asing adalah kegiatan pembelian kembali Surat Utang Negara dalam valuta asing oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo dengan cara tunai (cash buyback) dan/atau dengan cara penukaran (exchange offer).

    Ditemukan dalam 236/PMK.08/2012
    Statement of Performance/Payment Certificate

    Statement of Performance/Payment Certificate adalah dokumen yang paling sedikit memuat pernyataan pengguna dana bahwa rekanan berhak dan layak atas pembayaran sejumlah tertentu atas pembayaran tagihan sejumlah Berita Acara Pembayaran.

    Ditemukan dalam 121/PMK.05/2016
    Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota

    Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota adalah pengadilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional.

    Ditemukan dalam UU 11 TAHUN 2006
    Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

    Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelengga-raan Ibadah Haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pela-yanannya bersifat khusus.

    Ditemukan dalam PERPRES 51 TAHUN 2011
    • 1
    • ...
    • 874
    • 875
    • 876
    • ...
    • 1000