JDIH Kementerian Keuangan

Kamus Hukum

Panitia Pemungutan Suara | PPS

Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.

Ditemukan dalam UU 1 TAHUN 2015 dan UU 8 TAHUN 2015

Pengguna Anggaran | PA

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertanggung jawab atas kebijakan pengelolaan Hibah MCC.

Ditemukan dalam 124/PMK.05/2012

Sewa

Sewa adalah Pemanfaatan BMN Hulu Migas dalam jangka waktu tertentu dengan membayar sejumlah uang kepada negara.

Ditemukan dalam 89/PMK.06/2019

Data Kesehatan

Data Kesehatan adalah angka dan fakta kejadian berupa keterangan dan tanda-tanda yang secara relatif belum bermakna bagi pembangunan kesehatan.

Ditemukan dalam PP 46 TAHUN 2014

Lifting

Lifting adalah sejumlah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (custody transfer point).

Ditemukan dalam PP 53 TAHUN 2017

Unsur Buatan

Unsur Buatan adalah Unsur Rupabumi yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia.

Ditemukan dalam PP 2 TAHUN 2021

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, | Pemerintah,

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ditemukan dalam PP 20 TAHUN 2006, PP 37 TAHUN 2010, dan 74 dokumen lainnya

Inventarisasi

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Aset.

Ditemukan dalam 185/PMK.06/2019 dan 43/PMK.06/2014

Pemeriksaan Tidak Langsung

Pemeriksaan Tidak Langsung adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Lelang (Superintenden) terhadap dokumen lelang dan laporan kegiatan Pejabat Lelang Kelas II serta data lainnya.

Ditemukan dalam 193/PMK.02/2017

Atasan Pejabat

Atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi.

Ditemukan dalam PP 48 TAHUN 2016, UU 11 TAHUN 2020, dan 1 dokumen lainnya