Informasi!

Kamus Hukum

Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, | KTP,

Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditemukan dalam PP 37 TAHUN 2007
Dokumen Perjalanan

Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa- Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya. 3

Ditemukan dalam PP 31 TAHUN 2013
Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Sistem Resi Gudang.

Ditemukan dalam PP 36 TAHUN 2007
Pengusaha di PLB merangkap Penyelenggara di PLB | PDPLB,

Pengusaha di PLB merangkap Penyelenggara di PLB yang selanjutnya disebut PDPLB, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengusahaan PLB yang berada di dalam PLB milik Penyelenggara PLB yang statusnya sebagai badan usaha yang berbeda.

Ditemukan dalam 271/PMK.06/2015 dan 28/PMK.04/2018
Surat Perintah Membayar Uang Persediaan Pengembalian Pajak | SPM-UP Pengembalian Pajak

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan Pengembalian Pajak yang selanjutnya disebut SPM-UP Pengembalian Pajak adalah SPM-UP yang diterbitkan untuk membayar UP Pengembalian Pajak.

Ditemukan dalam 120/PMK.03/2019
Dokumen Pelengkap Pabean

Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya invoice, packing list, bill of lading/ airway bill, dokumen identifikasi barang, dokumen pemenuhan persyaratan Impor, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.

Ditemukan dalam 185/PMK.04/2022
Standar nasional keolahragaan

Standar nasional keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

Ditemukan dalam PP 16 TAHUN 2007 dan UU 3 TAHUN 2005
Pihak

Pihak adalah orang perseorangan, atau kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, Bank Indonesia, atau Lembaga Penjamin Simpanan.

Ditemukan dalam 05/PMK.08/2012 dan 20/PMK.08/2017
Surat Ketetapan Pengembalian Pajak Rokok | SKP-PR

Surat Ketetapan Pengembalian Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat SKP-PR adalah dokumen yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PA sebagai ketetapan pengembalian pembayaran Pajak Rokok.

Ditemukan dalam 115/PMK.07/2013
Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi | LSBU

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LSBU adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi terakreditasi dan dilisensi oleh LPJK.

Ditemukan dalam PP 14 TAHUN 2021