JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Kamus Hukum



Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15698 (Release-32)











    Tujuan pelimpahan sebagian urusan pemerintah lingkup Kementerian Perumahan Rakyat

    Tujuan pelimpahan sebagian urusan pemerintah lingkup Kementerian Perumahan Rakyat adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintah di bidang perumahan.

    Ditemukan dalam 36/PMK.02/2011
    Pola pengelolaan sumber daya air

    Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

    Ditemukan dalam PP 42 TAHUN 2008 dan UU 7 TAHUN 2004
    Pinjaman PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) kepada Kreditur | Pinjaman

    Pinjaman PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) kepada Kreditur yang selanjutnya disebut Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menerima sejumlah uang dari Kreditur sehingga PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

    Ditemukan dalam 130/PMK.08/2016
    Klien Pengawasan (Auditi) | Klien Pengawasan

    Klien Pengawasan (Auditi) yang selanjutnya disebut Klien Pengawasan adalah unit kerja eselon I yang menjadi objek pelaksanaan Pengawasan Intern oleh Inspektorat Jenderal.

    Ditemukan dalam 237/PMK.09/2016
    Pencari Keadilan yang Tidak Mampu | Pencari Keadilan

    Pencari Keadilan yang Tidak Mampu yang selanjutnya disebut Pencari Keadilan adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum Advokat untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum.

    Ditemukan dalam PP 83 TAHUN 2008
    Laporan Keuangan

    Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.

    Ditemukan dalam PP 8 TAHUN 2006
    Bank

    Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

    Ditemukan dalam UU 21 TAHUN 2008
    Direksi

    Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri;

    Ditemukan dalam PP 44 TAHUN 1985
    Madrasah Tsanawiyah, | MTs,

    Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

    Ditemukan dalam PP 17 TAHUN 2010 dan PP 66 TAHUN 2010
    Uji Kompetensi Penyesuaian (Inpassing) Jabatan Fungsional Pelelang | Uji Kompetensi

    Uji Kompetensi Penyesuaian (Inpassing) Jabatan Fungsional Pelelang yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS dengan standar kompetensi jabatan.

    Ditemukan dalam 38/PMK.06/2017
    • 1
    • ...
    • 438
    • 439
    • 440
    • ...
    • 1000