Kamus Hukum

Pemeriksa Bukti Permulaan

Pemeriksa Bukti Permulaan adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang untuk melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditemukan dalam 177/PMK.03/2022

Laporan Hasil Pemeriksaan | LHP

Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.

Ditemukan dalam 17/PMK.03/2013

Bahan Bakar Minyak

Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Ditemukan dalam PP 1 TAHUN 2006 dan UU 22 TAHUN 2001

Pengurangan Limbah B3

Pengurangan Limbah B3 adalah kegiatan Penghasil Limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari Limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

Ditemukan dalam PP 101 TAHUN 2014

Wajib Setor

Wajib Setor adalah orang pribadi atau badan hukum yang ditentukan untuk melakukan kewajiban untuk menerima untuk kemudian menyetorkan Penerimaan Negara menurut peraturan perundang-undangan.

Ditemukan dalam 40/PMK.04/2016

Harga Terendah

Harga Terendah adalah harga serendah-rendahnya yang harus dicapai dalam pelelangan umum. 5

Ditemukan dalam 62/PMK.04/2011

Penyelenggaraan Jalan

Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan.

Ditemukan dalam UU 2 TAHUN 2022

Kesepakatan Induk untuk Penyediaan dan Pelaksanaan Fasilitas | Kesepakatan Induk

Kesepakatan Induk untuk Penyediaan dan Pelaksanaan Fasilitas yang selanjutnya disebut Kesepakatan Induk adalah kesepakatan antara Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku penyedia Fasilitas dengan PJPK selaku penerima Fasilitas, yang berisi prinsip dan ketentuan dasar mengenai penyediaan dan pelaksanaan Fasilitas yang harus ditaati oleh PJPK sebagai konsekuensi dari disetujuinya Permohonan Fasilitas.

Ditemukan dalam 73/PMK.08/2018

Fasilitas Pengembangan Proyek

Fasilitas Pengembangan Proyek adalah Dukungan Pemerintah yang disediakan oleh Menteri Keuangan kepada PJPK dalam rangka penyiapan proyek, pelaksanaan transaksi, dan/atau pelaksanaan perjanjian untuk Penyediaan Infrastruktur IKN.

Ditemukan dalam 220/PMK.08/2022

Organisasi Pengusaha

Organisasi Pengusaha adalah organisasi pengusaha yang ditunjuk oleh Kamar Dagang dan Industri untuk menangani masalah ketenagakerjaan.

Ditemukan dalam PP 26 TAHUN 2019 dan PP 41 TAHUN 2004