PMK 81 TAHUN 2024

PMK 81 TAHUN 2024 - Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan | JDIH Kementerian Keuangan

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini diterbitkan untuk mendukung pembaruan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan fleksibel. Tujuannya adalah menata peraturan perpajakan agar lebih adil dan memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan penerimaan pajak dan mendukung perekonomian nasional. Peraturan ini mengatur pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Perpres No. 40/2018.

Pokok-Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup
- Pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan secara elektronik dan non-elektronik.
- Pendaftaran Wajib Pajak, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dan pendaftaran Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
- Pembayaran, penyetoran, pengembalian pajak, dan imbalan bunga.
- Pelaporan Surat Pemberitahuan dan pengolahan data.
- Pelayanan administrasi perpajakan.
- Ketentuan teknis pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan.
- Contoh format dokumen dan contoh perhitungan pajak.
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan
- Dilaksanakan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak, aplikasi terintegrasi, dan Contact Center.
- Jika tidak dapat dilakukan secara elektronik, dapat dilakukan secara langsung atau melalui pos/kurir.
- Dokumen perpajakan wajib disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, kecuali beberapa dokumen tertentu yang masih dapat disampaikan secara fisik.
- Penggunaan tanda tangan elektronik (tersertifikasi dan tidak tersertifikasi) dan segel elektronik untuk penandatanganan dokumen dan keputusan perpajakan.
- Penetapan dan pengiriman keputusan perpajakan secara elektronik dengan kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik.
Pendaftaran Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- Wajib Pajak wajib mendaftar dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak wajib dilakukan bagi yang memenuhi kriteria tertentu.
- Penggunaan Kantor Virtual sebagai tempat kegiatan usaha diperbolehkan dengan syarat tertentu.
- Pengukuhan dan pencabutan Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan secara jabatan oleh pejabat pajak.
- Penetapan Wajib Pajak Nonaktif dan penghapusan NPWP diatur dengan ketentuan dan prosedur tertentu.
Pendaftaran dan Pelaporan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
- Wajib Pajak wajib mendaftarkan Objek Pajak dan melaporkan data secara berkala.
- Penyelenggaraan pendataan dan pemetaan Objek Pajak dilakukan secara administratif dan lapangan.
- Penolakan pendataan oleh Wajib Pajak harus dibuatkan berita acara.
- Sanksi dikenakan bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban pendaftaran dan pelaporan.
Pembayaran dan Penyetoran Pajak
- Pajak harus dibayar dan disetor sebelum jatuh tempo dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau dokumen lain yang disamakan.
- Pembayaran dapat dilakukan dalam rupiah atau dolar AS sesuai ketentuan.
- Penggunaan Deposit Pajak dan pemindahbukuan diatur secara rinci.
- Tata cara pembayaran pajak atas impor, ekspor, dan kegiatan khusus lainnya diatur secara khusus.
- Sanksi dikenakan atas keterlambatan atau ketidakpatuhan pembayaran.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Imbalan Bunga
- Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan.
- Pengembalian dapat berupa kompensasi terhadap utang pajak atau pengembalian tunai/transfer ke rekening Wajib Pajak.
- Imbalan bunga diberikan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan tarif dan ketentuan tertentu.
- Tata cara pengajuan, penelitian, dan penetapan pengembalian dan imbalan bunga diatur secara rinci.
Pelaporan Surat Pemberitahuan
- Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap, dan tepat waktu.
- SPT wajib disampaikan secara elektronik kecuali untuk beberapa jenis Wajib Pajak tertentu.
- SPT meliputi SPT Masa dan SPT Tahunan untuk berbagai jenis pajak.
- Sanksi dikenakan atas keterlambatan atau ketidakpatuhan pelaporan.
Fasilitas Pajak untuk Penanaman Modal
- Fasilitas berupa pengurangan penghasilan neto, percepatan penyusutan/amortisasi, dan tambahan masa kompensasi kerugian diberikan untuk penanaman modal di bidang usaha dan daerah tertentu.
- Syarat dan tata cara pengajuan serta pemanfaatan fasilitas diatur secara rinci.
- Pengawasan dan pelaporan realisasi penanaman modal dan penggunaan tenaga kerja Indonesia wajib dilakukan.
Ketentuan Khusus Pajak atas Transaksi Tertentu
- Pengaturan pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan, termasuk perhitungan dan pembayaran pajak.
- Pajak atas penghasilan kontraktor migas berupa Uplift dan Partisipasi Interes.
- Pajak atas transaksi perdagangan aset kripto, termasuk pengenaan PPh dan PPN serta tata cara pemungutan dan pelaporannya.
- Pajak atas jasa agen asuransi, pialang asuransi, dan reasuransi.
- Pajak atas kegiatan membangun sendiri dan ketentuan terkait.
Ketentuan Teknis Sistem Inti Administrasi Perpajakan
- Penggunaan NPWP sebagai identitas tunggal untuk pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
- Standar waktu Indonesia Barat digunakan dalam pelaksanaan administrasi.
- Pengaturan teknis terkait pendaftaran, pelaporan, pembayaran, pengembalian, dan pelayanan perpajakan.
- Pengaturan kerja sama dengan instansi lain dan delegasi kewenangan.
Ketentuan Peralihan
- Ketentuan dan peraturan pelaksanaan sebelumnya tetap berlaku sampai dengan berlakunya peraturan ini.
- Pengaturan khusus terkait dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, dan sistem administrasi perpajakan.
Lampiran
- Contoh format surat, dokumen, dan perhitungan terkait pelaksanaan ketentuan perpajakan dalam peraturan ini.

Peraturan ini merupakan pedoman komprehensif untuk pelaksanaan administrasi perpajakan dalam rangka Sistem Inti Administrasi Perpajakan, mencakup aspek pendaftaran, pelaporan, pembayaran, pengembalian, pelayanan, dan ketentuan teknis lainnya guna mendukung modernisasi dan integrasi sistem perpajakan di Indonesia.

PMK 54 TAHUN 2025

28 Jul 2025

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

PMK 11 TAHUN 2025

04 Feb 2025

Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai

PMK 53 TAHUN 2025

28 Jul 2025

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai

PER-8/PJ/2025

21 Mei 2025

Ketentuan Pemberian Layanan Administrasi Perpajakan Tertentu dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

01 Agu 2025
Diubah dengan PMK 53 TAHUN 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai
01 Agu 2025
Diubah dengan PMK 54 TAHUN 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
01 Jan 2025
Mencabut 624/KMK.04/1994 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan Berupa Premi Asuransi dan Premi Reasuransi yang Dibayar Kepada Perusahaan Asuransi di Luar Negeri
01 Jan 2025
Mencabut 282/KMK.04/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pph atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek.
01 Jan 2025
Mencabut 434/KMK.04/1999 tentang Pemotongan Pph Pasal 26 atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap atas Penghasilan Berupa Keuntungan Dari Penjualan Saham
01 Jan 2025
Mencabut 65/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang Dikembalikan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang Dibatalkan.
01 Jan 2025
Mencabut 73/PMK.03/2010 tentang Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.
01 Jan 2025
Mencabut 17/PMK.03/2011 tentang Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
01 Jan 2025
Mencabut 257/PMK.011/2011 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Lain Kontraktor Berupa Uplift atau Imbalan Lain yang Sejenis dan/atau Penghasilan Kontraktor Dari Pengalihan Participating Interest.
01 Jan 2025
Mencabut 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
01 Jan 2025
Mencabut 70/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
01 Jan 2025
Mencabut 10/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.
01 Jan 2025
Mencabut 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.
01 Jan 2025
Mencabut 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (Spt).
01 Jan 2025
Mencabut 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.
01 Jan 2025
Mencabut 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
01 Jan 2025
Mencabut 261/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah Dan/ atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah Dan/ atau Bangunan Beserta Perubahannya.
01 Jan 2025
Mencabut 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
01 Jan 2025
Mencabut 41/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
01 Jan 2025
Mencabut 110/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
01 Jan 2025
Mencabut 37/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu.
01 Jan 2025
Mencabut 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha.
01 Jan 2025
Mencabut 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha
01 Jan 2025
Mencabut 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
01 Jan 2025
Mencabut 166/PMK.03/2018 tentang Penunjukan Pemegang Izin Udaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya
01 Jan 2025
Mencabut 215/PMK.03/2018 tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
01 Jan 2025
Mencabut 32/PMK.010/2019 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
01 Jan 2025
Mencabut 120/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri
01 Jan 2025
Mencabut 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu
01 Jan 2025
Mencabut 96/PMK.010/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu
01 Jan 2025
Mencabut 16/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya
01 Jan 2025
Mencabut 153/PMK.010/2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto Atas Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Tertentu Di Indonesia
01 Jan 2025
Mencabut 48/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
01 Jan 2025
Mencabut 54/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan
01 Jan 2025
Mencabut 63/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan serta Penerbitan, Penandatanganan, dan Pengiriman Keputusan atau Ketetapan Pajak secara Elektronik
01 Jan 2025
Mencabut 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik
01 Jan 2025
Mencabut 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri
01 Jan 2025
Mencabut 67/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi
01 Jan 2025
Mencabut Sebagian 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah
Catatan:
Pasal 2 - Pasal, 7, Pasal 23
01 Jan 2025
Mencabut Sebagian 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah
Catatan:
Pasal 2 - Pasal, 7, Pasal 23
01 Jan 2025
Mencabut Sebagian 196/PMK.03/2007 tentang Tatacara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
01 Jan 2025
Mencabut Sebagian 123/PMK.03/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
01 Jan 2025
Mencabut Sebagian 1/PMK.03/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
01 Jan 2025
Mencabut Sebagian 24/PMK.011/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
01 Jan 2025
Mencabut Sebagian 40/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean.
01 Jan 2025
Mencabut 111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri.
01 Jan 2025
Mencabut Sebagian 112/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi.
01 Jan 2025
Mencabut Sebagian 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi.
01 Jan 2025
Mencabut Sebagian 07/PMK.011/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi.
01 Jan 2025
Mencabut Sebagian 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi.
01 Jan 2025
Mencabut Sebagian 200/PMK.03/2015 tentang Perlakuan Perpajakan Bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan.
01 Jan 2025
Mencabut Sebagian 131/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi.
01 Jan 2025
Mencabut Sebagian 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Pokok-Pokok Pengaturan

Ruang Lingkup
- Pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan secara elektronik dan non-elektronik.
- Pendaftaran Wajib Pajak, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dan pendaftaran Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
- Pembayaran, penyetoran, pengembalian pajak, dan imbalan bunga.
- Pelaporan Surat Pemberitahuan dan pengolahan data.
- Pelayanan administrasi perpajakan.
- Ketentuan teknis pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan.
- Contoh format dokumen dan contoh perhitungan pajak.
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan
- Dilaksanakan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak, aplikasi terintegrasi, dan Contact Center.
- Jika tidak dapat dilakukan secara elektronik, dapat dilakukan secara langsung atau melalui pos/kurir.
- Dokumen perpajakan wajib disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, kecuali beberapa dokumen tertentu yang masih dapat disampaikan secara fisik.
- Penggunaan tanda tangan elektronik (tersertifikasi dan tidak tersertifikasi) dan segel elektronik untuk penandatanganan dokumen dan keputusan perpajakan.
- Penetapan dan pengiriman keputusan perpajakan secara elektronik dengan kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik.
Pendaftaran Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- Wajib Pajak wajib mendaftar dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak wajib dilakukan bagi yang memenuhi kriteria tertentu.
- Penggunaan Kantor Virtual sebagai tempat kegiatan usaha diperbolehkan dengan syarat tertentu.
- Pengukuhan dan pencabutan Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan secara jabatan oleh pejabat pajak.
- Penetapan Wajib Pajak Nonaktif dan penghapusan NPWP diatur dengan ketentuan dan prosedur tertentu.
Pendaftaran dan Pelaporan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
- Wajib Pajak wajib mendaftarkan Objek Pajak dan melaporkan data secara berkala.
- Penyelenggaraan pendataan dan pemetaan Objek Pajak dilakukan secara administratif dan lapangan.
- Penolakan pendataan oleh Wajib Pajak harus dibuatkan berita acara.
- Sanksi dikenakan bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban pendaftaran dan pelaporan.
Pembayaran dan Penyetoran Pajak
- Pajak harus dibayar dan disetor sebelum jatuh tempo dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau dokumen lain yang disamakan.
- Pembayaran dapat dilakukan dalam rupiah atau dolar AS sesuai ketentuan.
- Penggunaan Deposit Pajak dan pemindahbukuan diatur secara rinci.
- Tata cara pembayaran pajak atas impor, ekspor, dan kegiatan khusus lainnya diatur secara khusus.
- Sanksi dikenakan atas keterlambatan atau ketidakpatuhan pembayaran.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Imbalan Bunga
- Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan.
- Pengembalian dapat berupa kompensasi terhadap utang pajak atau pengembalian tunai/transfer ke rekening Wajib Pajak.
- Imbalan bunga diberikan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan tarif dan ketentuan tertentu.
- Tata cara pengajuan, penelitian, dan penetapan pengembalian dan imbalan bunga diatur secara rinci.
Pelaporan Surat Pemberitahuan
- Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap, dan tepat waktu.
- SPT wajib disampaikan secara elektronik kecuali untuk beberapa jenis Wajib Pajak tertentu.
- SPT meliputi SPT Masa dan SPT Tahunan untuk berbagai jenis pajak.
- Sanksi dikenakan atas keterlambatan atau ketidakpatuhan pelaporan.
Fasilitas Pajak untuk Penanaman Modal
- Fasilitas berupa pengurangan penghasilan neto, percepatan penyusutan/amortisasi, dan tambahan masa kompensasi kerugian diberikan untuk penanaman modal di bidang usaha dan daerah tertentu.
- Syarat dan tata cara pengajuan serta pemanfaatan fasilitas diatur secara rinci.
- Pengawasan dan pelaporan realisasi penanaman modal dan penggunaan tenaga kerja Indonesia wajib dilakukan.
Ketentuan Khusus Pajak atas Transaksi Tertentu
- Pengaturan pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan, termasuk perhitungan dan pembayaran pajak.
- Pajak atas penghasilan kontraktor migas berupa Uplift dan Partisipasi Interes.
- Pajak atas transaksi perdagangan aset kripto, termasuk pengenaan PPh dan PPN serta tata cara pemungutan dan pelaporannya.
- Pajak atas jasa agen asuransi, pialang asuransi, dan reasuransi.
- Pajak atas kegiatan membangun sendiri dan ketentuan terkait.
Ketentuan Teknis Sistem Inti Administrasi Perpajakan
- Penggunaan NPWP sebagai identitas tunggal untuk pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
- Standar waktu Indonesia Barat digunakan dalam pelaksanaan administrasi.
- Pengaturan teknis terkait pendaftaran, pelaporan, pembayaran, pengembalian, dan pelayanan perpajakan.
- Pengaturan kerja sama dengan instansi lain dan delegasi kewenangan.
Ketentuan Peralihan
- Ketentuan dan peraturan pelaksanaan sebelumnya tetap berlaku sampai dengan berlakunya peraturan ini.
- Pengaturan khusus terkait dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, dan sistem administrasi perpajakan.
Lampiran
- Contoh format surat, dokumen, dan perhitungan terkait pelaksanaan ketentuan perpajakan dalam peraturan ini.

01 Agu 2025
Diubah dengan PMK 53 TAHUN 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai
01 Agu 2025
Diubah dengan PMK 54 TAHUN 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
01 Jan 2025
Mencabut 624/KMK.04/1994 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan Berupa Premi Asuransi dan Premi Reasuransi yang Dibayar Kepada Perusahaan Asuransi di Luar Negeri
01 Jan 2025
Mencabut 282/KMK.04/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pph atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek.
01 Jan 2025
Mencabut 434/KMK.04/1999 tentang Pemotongan Pph Pasal 26 atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap atas Penghasilan Berupa Keuntungan Dari Penjualan Saham
01 Jan 2025
Mencabut 65/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang Dikembalikan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang Dibatalkan.
01 Jan 2025
Mencabut 73/PMK.03/2010 tentang Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.
01 Jan 2025
Mencabut 17/PMK.03/2011 tentang Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
01 Jan 2025
Mencabut 257/PMK.011/2011 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Lain Kontraktor Berupa Uplift atau Imbalan Lain yang Sejenis dan/atau Penghasilan Kontraktor Dari Pengalihan Participating Interest.
01 Jan 2025
Mencabut 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
01 Jan 2025
Mencabut 70/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
01 Jan 2025
Mencabut 10/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.
01 Jan 2025
Mencabut 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.
01 Jan 2025
Mencabut 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (Spt).
01 Jan 2025
Mencabut 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.
01 Jan 2025
Mencabut 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
01 Jan 2025
Mencabut 261/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah Dan/ atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah Dan/ atau Bangunan Beserta Perubahannya.
01 Jan 2025
Mencabut 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
01 Jan 2025
Mencabut 41/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
01 Jan 2025
Mencabut 110/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
01 Jan 2025
Mencabut 37/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu.
01 Jan 2025
Mencabut 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha.
01 Jan 2025
Mencabut 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha
01 Jan 2025
Mencabut 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
01 Jan 2025
Mencabut 166/PMK.03/2018 tentang Penunjukan Pemegang Izin Udaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya
01 Jan 2025
Mencabut 215/PMK.03/2018 tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
01 Jan 2025
Mencabut 32/PMK.010/2019 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
01 Jan 2025
Mencabut 120/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri
01 Jan 2025
Mencabut 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu
01 Jan 2025
Mencabut 96/PMK.010/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu
01 Jan 2025
Mencabut 16/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya
01 Jan 2025
Mencabut 153/PMK.010/2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto Atas Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Tertentu Di Indonesia
01 Jan 2025
Mencabut 48/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
01 Jan 2025
Mencabut 54/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan
01 Jan 2025
Mencabut 63/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan serta Penerbitan, Penandatanganan, dan Pengiriman Keputusan atau Ketetapan Pajak secara Elektronik
01 Jan 2025
Mencabut 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik
01 Jan 2025
Mencabut 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri
01 Jan 2025
Mencabut 67/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi
01 Jan 2025
Mencabut Sebagian 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah
Catatan:
Pasal 2 - Pasal, 7, Pasal 23
01 Jan 2025
Mencabut Sebagian 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah
Catatan:
Pasal 2 - Pasal, 7, Pasal 23
01 Jan 2025
Mencabut Sebagian 196/PMK.03/2007 tentang Tatacara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
01 Jan 2025
Mencabut Sebagian 123/PMK.03/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
01 Jan 2025
Mencabut Sebagian 1/PMK.03/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
01 Jan 2025
Mencabut Sebagian 24/PMK.011/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
01 Jan 2025
Mencabut Sebagian 40/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean.
01 Jan 2025
Mencabut 111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri.
01 Jan 2025
Mencabut Sebagian 112/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi.
01 Jan 2025
Mencabut Sebagian 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi.
01 Jan 2025
Mencabut Sebagian 07/PMK.011/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi.
01 Jan 2025
Mencabut Sebagian 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi.
01 Jan 2025
Mencabut Sebagian 200/PMK.03/2015 tentang Perlakuan Perpajakan Bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan.
01 Jan 2025
Mencabut Sebagian 131/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi.
01 Jan 2025
Mencabut Sebagian 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Pokok-Pokok Pengaturan

Produk Hukum Terkait

Riwayat Dokumen (53)

Kutip Dokumen Ini

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Pokok-Pokok Pengaturan

Riwayat Dokumen (53)

Kutip Dokumen Ini

Produk Hukum Terkait