Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15698 (Release-32)
Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/Lembaga negara.
Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Rumah.
Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.
Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau adalah perjanjian yang dibuat oleh BUMN selaku emiten dengan Agen Pemantau dan penata usaha (arranger).
Surat Kuasa Membayar atas beban rekening untuk L/C, selanjutnya disingkat SKM-R L/C adalah surat kuasa dari Menteri Keuangan kepada Bank Indonesia untuk melakukan pembayaran realisasi L/C atas beban Rekening L/C.
Satker Atase Teknis adalah unit organisasi lini kementerian negara/lembaga selain Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan yang berlokasi di luar negeri dan menjadi bagian dari Perwakilan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.
Poros Maritim Dunia adalah suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional.
Request for Interest yang selanjutnya disingkat RfI adalah pemberitahuan awal dari pemerintah c.q. Kementerian Keuangan mengenai kebutuhan pembiayaan yang disertai dengan permintaan kepada calon KSA tertentu agar menyampaikan ketertarikan memberikan pinjaman untuk mendanai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan negara.