Pembiayaan

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara.

Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia Iii.

Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia I.

Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara.

Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia V.

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia I.

Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia

Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman dalam Negeri oleh Pemerintah.

Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.

Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia Iv.

Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia Ii.

Dealer Utama Surat Utang Negara

Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement) di Pasar Perdana Domestik

Tata Cara Pengadaan Pembiayaan yang Bersumber Dari Kreditor Swasta Asing.

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.08/2007 tentang Sistem Dealer Utama

Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara Bookbuilding di Pasar Perdana dalam Negeri.

Dealer Utama.

Tata Cara Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara.

Tata Cara Penyediaan dan Pengembalian Dana Kepada Pemberi Pinjaman Dan/ atau Hibah Luar Negeri.

Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah.

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.08/2008 tentang Penjualan Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional.

Penjualan Surat Utang Negara dengan Cara Private Placement di Pasar Perdana dalam Negeri.--

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Luar Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Tunai.

Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/ atau Hibah Luar Negeri.

Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana dalam Negeri.

Tata Cara Penarikan Pinjaman dalam Negeri.

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama.

Sistem Dealer Utama

Penjualan Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional.

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.08/2008 tentang Penjualan Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional.

Tata Cara Penetapan Sumber Pembiayaan dan Pencarian Sumber Pembiayaan Alternatif.

Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional.

Pembelian Kembali Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Internasional.

Penyelesaian Backlog atas Pinjaman Dan/ atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus yang Ineligible.

Transaksi Lindung Nilai dalam Pengelolaan Utang Pemerintah.

Administrasi Pengelolaan Hibah.

Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana dalam Denominasi Yen di Jepang.

Penjualan Surat Utang Negara dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik dengan Cara Private Placement.

Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Internasional.

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana dalam Negeri.

Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Tabungan.

Lelang Surat Utang Negara dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik.

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK. 08/2014 tentang Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana dalam Denominasi Yen di Jepang.

Penjualan Obligasi Negara Kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik.

Tata Cara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/ Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara.

Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.08/2014 tentang Pelaksanaan Belanja Hibah Ke Pemerintah Asing/ Lembaga Asing.

Perubahan atas Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama.

Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2011 tentang Penyelesaian Backlog atas Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus yang Ineligible.

Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Luar Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana dalam Negeri dengan Cara Lelang.

Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.08/2008 tentang Penjualan Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional.

Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Pasar Keuangan dan di Luar Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung.

Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana dalam Negeri dengan Cara Lelang.

Penjualan Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik dengan Cara Bookbuilding.

Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement).

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah.

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013 tentang Lelang Surat Utang Negara dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik.

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013 tentang Lelang Surat Utang Negara dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik.

Penjualan Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional.

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.08/2015 Tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Tabungan.

Tata Cara Seleksi Calon Pemberi Pinjaman dalam Negeri.

Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Utang Tahun 2020

Protokol Manajemen Krisis Pasar Surat Berharga Negara

Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Utang Tahun 2Ol9