Dokumen ini mencabut
505/KMK.04/1995tentang Pegangan Penyusunan Norma Penghitungan Peredaran Bruto dan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15698 (Release-32)


Dokumen ini mencabut
505/KMK.04/1995tentang Pegangan Penyusunan Norma Penghitungan Peredaran Bruto dan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Dokumen ini mencabut
928/KMK.04/1993tentang Faktor Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
Dokumen ini mencabut
632/KMK.04/1993tentang Faktor Penyesuaian untuk Penghitungan Penghasilan Dari Penjualan atau Pengalihan Harta Tahun 1993
Dokumen ini mencabut
118/KMK.03/2003tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 391/KMK.04/2000 tentang Pelabuhan atau Tempat Pemberangkatan Ke Luar Negeri dalam Daerah Kerjasama Ekonomi Sub Regional Asean yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri dalam Kawasan Kerjasama Ekonowi Sub Regional Asean
Dokumen ini mencabut
965/KMK.04/1983tentang Badan-Badan Tertentu yang Ditetapkan Sebagai Pemungut Pajak atas Penghasilan Dari Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha, Dasar Pemungutan, Tarip Serta Tatacara Pelaksanaannya
Dokumen ini mencabut
1075/KMK.04/1992tentang Faktor Penyesuaian untuk Penghitungan Penghasilan Dari Penjualan atau Pengalihan Harta Tahun 1992
Dokumen ini mencabut
83/KMK.04/1999tentang Penyusutan atas Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan Kontraktor yang Melakukan Kontrak Bagi Hasil di Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerjasama Zona A Celah Timor, dengan Keputusan Menteri Keuangan
Dokumen ini mencabut
795/KMK.04/1993tentang Besarnya Faktor Penyesuaian Peredaran Usaha atau Penerimaan Bruto Pekerjaan Bebas Bagi Wajib Pajak yang Dapat Menggunakan Norma Penghitungan
Dokumen ini mencabut
361/KMK.04/1998tentang Faktor Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
Dokumen ini mencabut
391/KMK.04/2000tentang Pelabuhan atau Tempat Pemberangkatan Ke Ln dalam Daerah Kerjasama Ekonomi Sub Regional Asean yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pembayaran Pph Orang Pribadi yang Akan Bertolak Ke Ln dalam Kawasan Kerjasama Sub Regional Asean
Dokumen ini mencabut
957/KMK.04/1983tentang Penentuan Bidang - Bidang Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak Dari Pajak Penghasilan
Dokumen ini mencabut
01/PMK.03/2007tentang Penyesuaian Besarny Peredaraan Bruto Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Boleh Menghitung Penghasilan Neto dengan Menggunakan Norma Penghitunganpenghasilan Neto
Dokumen ini mencabut
93/PMK.03/2006tentang Perlakuan Pph atas Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sebagian Provinsi Jawa Tengah Serta Gempa Bumi dan Tsunai di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa. -- Jakarta, 2006
Dokumen ini mencabut
94/PMK.03/2006tentang Persyaratan Sumbangan Serta Tatacata Pendaftaran dan Pelaporan oleh Penampung, Penyalur dan/atau Pengelola Sumbangan dalam Rangka Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sebagian Provinsi Jawa Tengah Serta Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa. -- Jakarta, 2006
Dokumen ini mencabut
137/PMK.03/2005tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
Dokumen ini mencabut
14/PMK.03/2005tentang Persyaratan Sumbangan Serta Tata Cara Pendaftaran, dan Pelaporan oleh Penampung, Penyalur dan/atau Pengelola Sumbangan dalam Rangka Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam di Nangro Aceh Darusalam dan Sumatera Utara
Dokumen ini mencabut
499/KMK.03/2003tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 391/Kmk04/2000 tentang Pelabuhan atau Tempat Pemberangkatan Ke Luar Negeri dalam Daerah Kerjasama Ekonomi Sub Regional Asean yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri dalam Kawasan Kerjasama Ekonomi Sub Regional Asean
Dokumen ini mencabut
486/KMK.03/2003tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja Dari Pekerjaan
Dokumen ini mencabut
124/PMK.011/2013tentang Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Industri Tertentu.
Dokumen ini mencabut
609/PMK.03/2004tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara.
Dokumen ini mencabut
113/KMK.03/2001tentang Pemberian Keringanan Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak yang Melakukan Restrukturisasi Utang Usaha Melalui Lembaga Khusus yang Dibentuk Pemerintah
Dokumen ini mencabut
571/KMK.04/2000tentang Tatacara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak yang Melakukan Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu
Dokumen ini mencabut
358/kmk.04/1999tentang Perubahan Kepmenkeu No.44/KMK.04/1998 tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung Pemerintah atas Penghadilan Wajib Pajak Badan untuk Industri Tertentu Sesuai Pp No. 45 Tahun 1996
Dokumen ini mencabut
44/KMK.04/1998tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Industri Tertentu Sesuai Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1996
Dokumen ini mencabut
597/KMK.04/1997tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Selisih Kurs Valuta Asing dalam Tahun 1997
Dokumen ini mencabut
61/KMK.016/1996tentang Bantuan Badan Usaha Milik Negara untuk Pembinaan Keluarga Prosejahtera dan Keluarga Sejahtera I.
Dokumen ini mencabut
649/KMK.04/1994tentang Organisasi Internasional yang Tidak Berkewajiban Memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Ayat (1) Huruf D
Dokumen ini mencabut
604/KMK.04/1994tentang Badan-Badan dan Pengusaha Kecil yang Menerima Harta Hibahan yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan
Dokumen ini mencabut
422/KMK.04/1994tentang Faktor Penyesuaian untuk Penghitungan Penghasilan Dari Penjualan atau Pengalihan Harta Tahun 1994
Dokumen ini mencabut
815/KMK.012/1985tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 458/KMK.012/1984 Tentang Tata Cara Perhitungan Dan Pembayaran Pajak Penghasilan Yang Terutang Oleh Kontraktor Yang Mengadakan Kontrak Production Sharing Dalam Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Dengan Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina)
Dokumen ini mencabut
356/KMK.04/1986tentang Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Tenaga Ahli Atau Persekutuan Tenaga Ahli Sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri Berupa Honorarium Atau Pembayaran Lain Sebagai Imbalan Atas Jasa Profesi Yang Dilakukan Di Indonesia
Dokumen ini mencabut
715/KMK.04/1984tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Kena Pajak Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pekerja Tenaga Asing Yang Bekerja Pada Wajib Pajak Badan Pengeboran Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia
Dokumen ini mencabut
714/KMK.04/1984tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Kena Pajak Dari Wajib Pajak Badan Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Bidang Pengeboran Minyak Dan Gas Bumi Serta Angsuran Pajak Dalam Tahun Berjalan Oleh Wajib Pajak Sendiri
Dokumen ini mencabut
1442/KMK.04/1988tentang Pengembalian Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito Dan Tabungan
Dokumen ini mencabut
1228/KMK.011/1984tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 957/KMK.04/1983 Tanggal 31 Desember 1983 Tentang Penentuan Bidang-Bidang Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak Dari Pajak Penghasilan
Dokumen ini mencabut
914/KMK.04/1986tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1986 Tentang Penyesuaian Harga Atau Nilai Perolehan Harta Berkenaan Dengan Perubahan Nilai Tukar Rupiah
Dokumen ini mencabut
830/KMK.04/1986tentang Pembebasan Dari Pemilikan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN) Bagi Warga Negara Indonesia Yang Bertempat Tinggal Tetap Di Luar Wilayah Republik Indonesia
Dokumen ini mencabut
828/KMK.04/1986tentang Pelaksanaan Pemberian Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri
Dokumen ini mencabut
770/KMK.04/1990tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Latihan Karyawan, Pemagangan Dan Bea Siswa
Dokumen ini mencabut
759/KMK.04/1986tentang Besarnya Peredaran Usaha Atau Penerimaan Bruto Pekerjaan Bebas Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menggunakan Norma Penghitungan
Dokumen ini mencabut
747/KMK.04/1990tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Investasi Di Wilayah Tertentu
Dokumen ini mencabut
458/KMK.012/1984tentang Tata Cara Perhitungan Dan Pembayaran Pajak Penghasilan Yang Terhutang Oleh Kontraktor Yang Mengadakan Kontrak Production Sharing Dalam Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Dengan Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina)
Dokumen ini mencabut
456/KMK.012/1984tentang Tata Cara Perhitungan Dan Penyetoran Kewajiban Pertamina Kepada Pemerintah Atas Hasil Operasi Pertamina Sendiri
Dokumen ini mencabut
84/KMK.04/1986tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Kena Pajak Bagi Wajib Pajak Badan Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Bidang Pengeboran Minyak Dan Gas Bumi Serta Angsuran Pajak Dalam Tahun Berjalan Oleh Wajib Pajak Sendiri