Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah

Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.06/2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur.

Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.

Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara Akibat Bencana Alam Berupa Gempa Bumi di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi.

Pemanfaatan Barang Milik Negara

Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi

Pengelolaan Barang Milik Negara oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara

Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi

Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangann Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara dan/atau Pemindahtanganan Barang Milik Negara dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara

Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi

Pengelolaan Barang Milik Negara dan Aset Dalam Penguasaan di Ibu Kota Nusantara

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Benda Muatan Kapal Tenggelam

Tata Cara Pemberian Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara

Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara

Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa melalui Lelang;

Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga

Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara

Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara.

Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.

Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011.

Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan.

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2006 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Sikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Aset Lain-Lain.

Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama

Penilaian Barang Milik Negara.

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.

Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara.

Penilaian Barang Milik Negara.

Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara yang Berasal Dari Barang Milik Negara.

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara.

Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.

Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Penilaian Barang Milik Negara.

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK. 06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara

Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara.

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.

Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penggalangan dan Kodefikasi Barang Milik Negara

Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara.

Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.

Penilaian Barang Milik Negara

Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di dalam Negeri.

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.

Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia,Atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang.

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/ atau Bangunan.

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011.

Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, dan Pelaporan dalam Rangka Penertiban Barang Miik Negara.

Pengasuransian Barang Milik Negara.

Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011

Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga.

Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah.

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara yang Berasal Dari Barang Milik Negara.

Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindah Tanganan Barang Milik Negara

Penatausahaan Barang Milik Negara.

Pengasuransian Barang Milik Negara

Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur.

Penatausahaan Barang Milik Negara. Jakarta, 2007

Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai.

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara

Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.

Pedoman Pengamanan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Penatausahaan dan Inventarisasi Barang-Barang Milik Negara/ Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Keuangan.

Tatacara Penghapusan dan Pengalihan Barang/Kekayaan Negara pada Departemen yang Dihapus/Digabung/Diubah Statusnya

Pelelangan Barang yang Menjadi Milik Negara di Kantor Inspeksi Tipe A Ditjen Bea dan Cukai Tanjung Perak

Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga.

Tatacara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara

Pelelangan Barang-Barang Milik Negara di Kantor Inspeksi Tipe A Djbc Batam

Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian Negara/Lembaga.

Tatacara Tukar Menukar Barang Milik/Kekayaan Negara

Klasifikasi dan Kodifikasi Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara

Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penertiban Barang Milik Negara Berupa Tanah, Rumah, dan/atau Kendaraan Bermotor di Lingkungan Departemen Keuangan.

Petunjuk Penyelesaian Bongkaran Barang Milik Negara Berupa Sarana Operasi Karena Pemeliharaan

Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Putussibau dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan.

Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan

Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purworejo dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan.

Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan untuk Digunakan Sebagai Kantor Kas Bank Rakyat Indonesia pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Provinsi Jawa Tengah dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan.

Pedoman Pelaksanaan tentang Inventarisasi Barang2 Milik Negara/Kekajaan Negara.

Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Batam dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan

Prosedur Pelaksanaan Pengalihan Status Penggunaan Antar Kuasa Pengguna Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.